Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bingung dengan maraknya demo buruh ke Balai Kota DKI Jakarta menuntut kenaikan upah (UMP). Padahal yang demo sebagian bukan buruh yang ber-KTP Jakarta.
Itulah sebabnya menurut Ahok, mereka salah alamat. Para buruh seharusnya berdemo ke Wapres atau ke Istana Negara. Menurut Ahok, ia hanya bersedia menerima buruh yang ber-KTP DKI.
“Kalau demo dan KTP-nya non DKI, jangan di Balai Kota. Demo-nya di kantor Wapres atau Presiden. Salah alamat ke kita. Bikin macet saja di depan. Teriak-teriakin saya tapi KTP-nya KTP Bekasi, Depok, Tangerang segala macam. Ya, jangan ke saya dong. Saya terima (KTP) yang DKI,” ujar Ahok yang ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).[Merdeka.com]
Kenapa para buruh yang berasal dari Jabodetabek memilih berbondong-bondong demo ke Balai Kota DKI?
Bukankah yang berasal dari Bodetabek itu berdemo ke Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Barat dan Banten atau ke Istana Negara?
Menurut info buruh sebenarnya mau berdemo ke Istana Negara. Tetapi akses ke sana penjagaannya sangat ketat dan juga mereka belum tentu akan ditemui oleh presiden atau wapres.
Pilihannya ke Balai Kota DKI untuk menemui Jokowi atau Ahok, karena para buruh beranggapan suara mereka akan lebih didengar. Yang perlu dicatat juga tidak sedikit buruh dari luar Jakrta yang bekerja di Jakarta.
Tetapi menurut Ahok penetapan UMP tahun 2014 sebesar Rp 2,44 juta tak akan diubah lagi. Sebab besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sudah sesuai 60 komponen yang ada.
Ahok mengingatkan, agar para buruh tidak menggunakan standar kenaikan UMP tahun 2013 yang hampir 50 persen. Hal ini bisa terjadi karena UMP sebelumnya masih jauh di bawah KHL.
Para buruh memilih berdemo ke Jokowi-Ahok karena keduanya dikenal sangat terbuka dan mau mendengarkan suara warganya dan berpikir tuntutan mereka akan dipenuhi.
Namun Jokowi-Ahok sebagai pemimpin pun tidak bisa begitu saja memenuhi segala tuntutan buruh yang dianggap di luar kewajaran.