Organisasi kemasyarakatan (ormas) pada dasarnya lahir sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, meningkatkan solidaritas, serta memperkuat kehidupan demokrasi. Namun dalam praktiknya, tidak jarang ormas justru menimbulkan persoalan baru. Aksi anarkis, praktik intimidasi, hingga keterlibatan dalam konflik horizontal seringkali mencoreng citra ormas itu sendiri. Di titik inilah muncul pertanyaan penting: sejauh mana tanggung jawab dan upaya pemerintah ketika ormas bertingkah di luar koridor hukum?
Ormas dan Peran Idealnya
Secara normatif, ormas berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat. Kehadirannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang kemudian diperkuat dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Melalui regulasi tersebut, ormas seharusnya menjadi penyeimbang antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan negara, bukan justru menjadi sumber ketegangan sosial.
Dalam kondisi ideal, ormas bisa berperan aktif dalam:
-
Pendidikan politik masyarakat – memberikan pemahaman yang sehat tentang demokrasi.
-
Penguatan solidaritas sosial – membantu masyarakat dalam bencana atau persoalan sosial lain.
-
Penyambung aspirasi rakyat – menjadi jembatan komunikasi antara warga dengan pemerintah.
Sayangnya, tidak sedikit ormas yang menyimpang dari tujuan tersebut dan bertransformasi menjadi kelompok dengan agenda sempit.
Ketika Ormas Menyalahgunakan Peran
Beberapa ormas di Indonesia seringkali muncul dengan aksi unjuk kekuatan di jalanan, melakukan sweeping, bahkan kadang bertindak seolah menggantikan aparat. Fenomena inilah yang menimbulkan keresahan publik. Ketika ormas bertingkah melampaui batas, hal itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai fungsi pengawasan pemerintah.
Pemerintah sejatinya memiliki instrumen hukum yang jelas: pembinaan, pengawasan, hingga pembubaran jika ormas terbukti melanggar konstitusi dan mengancam keutuhan negara. Namun, seringkali tindakan tegas ini berjalan lambat karena adanya tarik-menarik kepentingan politik, kekhawatiran menimbulkan konflik baru, atau bahkan karena ormas tersebut memiliki basis massa yang cukup besar.
Tanggung Jawab Pemerintah
Sebagai penyelenggara negara, pemerintah memiliki tanggung jawab ganda: menjamin kebebasan berserikat, sekaligus memastikan kebebasan itu tidak merugikan kepentingan publik. Ada beberapa hal yang seharusnya menjadi fokus tanggung jawab pemerintah:
-
Pengawasan Ketat
Pemerintah tidak boleh hanya bersikap reaktif ketika ada ormas bertindak anarkis. Sistem pengawasan yang konsisten harus dibangun, termasuk evaluasi berkala terhadap kegiatan dan sumber pendanaan ormas. -
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Tidak boleh ada kesan tebang pilih dalam menindak ormas. Jika terbukti melanggar hukum, aparat wajib menindak sesuai aturan, meski ormas tersebut memiliki pengaruh politik atau kedekatan dengan pihak tertentu. -
Pembinaan dan Edukasi
Ormas yang masih berada dalam jalur hukum sebaiknya terus dibina. Pemerintah dapat memberikan ruang dialog, pelatihan, hingga fasilitasi program sosial agar ormas lebih berkontribusi positif. -
Memberikan Kepastian Regulasi
Undang-undang terkait ormas harus ditegakkan secara konsisten. Peraturan yang ambigu hanya akan menimbulkan celah bagi ormas untuk bertindak semaunya.
Masyarakat Juga Berperan
Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi keberadaan ormas. Dukungan publik terhadap ormas yang berkontribusi positif harus diperkuat, sementara ormas yang melakukan tindakan merugikan sebaiknya dikritisi, bahkan dilaporkan.
Partisipasi masyarakat melalui kanal hukum yang tersedia bisa menjadi penyeimbang, sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas sosial.
Kesimpulan
Fenomena ormas yang bertingkah di luar batas merupakan cerminan lemahnya pengawasan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Pemerintah tidak hanya berkewajiban memberikan ruang demokrasi, tetapi juga harus memastikan kebebasan tersebut berjalan sesuai aturan.
Tanggung jawab pemerintah jelas: menjaga agar ormas tetap menjadi mitra pembangunan, bukan sumber keresahan. Tanpa ketegasan negara, ormas yang menyalahgunakan peran akan terus berkembang liar dan pada akhirnya merugikan masyarakat luas.